Progam Kerja

Tahap 1: Rencana Strategis (Renstra)

1. Definisi & Waktu Pelaksanaan Tujuan: Mewujudkan perencanaan program kerja yang tepat sasaran, terencana, terukur, integral, dan strategis. Waktu Pelaksanaan: Dilaksanakan sebelum pelaksanaan rapat kerja di setiap tingkat kepengurusan (Rakerancab, Rapat Kerja Ranting, atau Rapat Kerja Komisariat). 2. Tahapan Penyusunan Renstra Penyusunan Renstra setidaknya dilakukan melalui tahapan berikut: Analisis SWOT dan Stakeholder: Memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta pihak terkait. Penerjemahan Visi-Misi Ketua: Menjabarkan gagasan Ketua Umum atau Ketua terpilih. Telaah Hasil Komisi: Mempelajari hasil komisi organisasi, program kerja, dan rekomendasi sebelumnya. Penerjemahan Visi-Misi IPNU IPPNU: Menjabarkan visi organisasi secara rasional dan aplikatif. Identifikasi Masalah: Menentukan dan mengelompokkan masalah yang ada. Perumusan Solusi: Menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Perumusan Program: Menentukan arah program kerja besar. Penentuan Kegiatan: Menetapkan aksi nyata/kegiatan spesifik. 3. Hasil Akhir (Output) Hasil dari Rencana Strategis (Renstra) ini selanjutnya dirumuskan menjadi bahan utama Rapat Kerja di masing-masing tingkat kepengurusan untuk disahkan menjadi program kerja resmi.

Tahap 2: Penyusunan Rencana Kerja

1. Klasifikasi Jangka Waktu Program (RPJP, RPJM, RPJPG) Setiap tingkatan wajib menyusun rencana kerja dengan pembagian sebagai berikut: Jenis Singkatan Durasi / Masa Forum Penetapan Jangka Pendek RPJP 6 Bulan (PR/PK) 1 Tahun (PAC) Rapat Pleno Jangka Menengah RPJM 1 Masa Khidmat (Periode) Rapat Kerja (Raker) Jangka Panjang RPJPG Berkelanjutan Rapat Kerja (Raker) *Catatan: RPJM dan RPJPG wajib didukung dengan Perencanaan Strategis (Renstra). 2. Landasan & Referensi Utama Agar program kerja sinkron dari pusat hingga ranting, penyusunan harus merujuk pada: Skala Nasional: Merujuk pada GBPPP (Garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan) hasil Kongres. Skala Lokal: Merujuk pada hasil Sidang Komisi Konferancab (untuk PAC) atau Rapat Anggota (untuk PR/PK). 3. Prinsip Penyusunan Program kerja yang disusun harus memenuhi kriteria: Tepat Sasaran: Sesuai dengan kebutuhan kader di wilayah tersebut. Terukur: Jelas indikator keberhasilannya. Integral: Terpadu dan tidak bertabrakan dengan aturan di atasnya. Strategis: Memiliki dampak jangka panjang bagi organisasi.

Teknis & Mekanisme Rapat Kerja (Raker)

1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Raker Pelaksanaan Rapat Kerja mengikuti aturan dasar berikut: Penyelenggara: Diselenggarakan oleh masing-masing tingkat kepengurusan sesuai PD/PRT. Fungsi Utama: Menerjemahkan keputusan permusyawaratan yang lebih tinggi (Konferensi/Rapat Anggota). Menjabarkan hasil perencanaan strategis (Renstra). Menyerap aspirasi kepengurusan satu tingkat di bawahnya. Output (Hasil): Hasil Raker dirumuskan menjadi Rencana Program Jangka Menengah (RPJM). 2. Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab) Merupakan forum untuk membahas masalah organisasi khusus, menilai perjalanan tahunan PAC, dan merumuskan tahun berikutnya. A. Peserta Rakerancab: Pimpinan Anak Cabang (PAC). Pimpinan Ranting (PR). Pimpinan Komisariat (PK). Undangan yang ditetapkan oleh panitia. B. Syarat Sah (Kuorum): Dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PR dan PK yang sah. C. Tujuan/Agenda: Merumuskan penjabaran program kerja PAC. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan. Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konfercab. 3. Rapat Kerja Ranting (PR) & Komisariat (PK) Merupakan forum untuk membahas masalah organisasi khusus, menilai perjalanan tahunan PR/PK, dan merumuskan tahun berikutnya. A. Peserta Raker Ranting/Komisariat: Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat. Undangan yang ditetapkan oleh panitia. B. Syarat Sah (Kuorum): Dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah anggota PR atau PK yang sah. C. Tujuan/Agenda: Merumuskan penjabaran program kerja PR/PK. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan. Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Rapat Anggota Ranting atau Komisariat.

Pedoman & Sistematika Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Panduan penyusunan naskah LPJ akhir periode dan mekanisme persidangannya. A. Draft Kerangka Naskah LPJ Berikut adalah sistematika penulisan Laporan Pertanggungjawaban: BAB I: PENDAHULUAN A. Muqaddimah B. Tujuan Penyusunan C. Dasar Pertanggungjawaban D. Sistematika laporan (beserta lampiran) BAB II: KONDISI OBJEKTIF ORGANISASI A. Pendahuluan B. Kondisi Umum 1. Keberadaan organisasi 2. Keberadaan kader 3. Keberadaan program BAB III: PROGRAM KERJA(Hasil Konferensi/Rapat Anggota ... Ke...) A. Pendahuluan B. Garis besar program PAC/PK/PR C. Bentuk Program D. Kegiatan yang belum dilaksanakan E. Realisasi kegiatan (bentuk program kerja keseluruhan) BAB IV: PELAKSANAAN PROGRAM A. Definisi: Laporan menyeluruh mengenai program kerja yang telah dilaksanakan oleh bidang/departemen tertentu. B. Format Tabel: Laporan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut: 1. Nomor urut 2. Program kerja tahunan atau enam bulanan 3. Bentuk kegiatan 4. Pelaksanaan (waktu dan tempat) 5. Penggunaan anggaran 6. Hambatan-hambatan 7. Faktor pendukung 8. Keterangan C. Legalitas: Tabel bertuliskan "Laporan Program Kerja" dan di bawahnya dicantumkan tanda tangan penanggung jawab. BAB V: ADMINISTRASI, SURAT MENYURAT, INVENTARISASI A. Surat Menyurat 1. Rekapitulasi surat masuk 2. Rekapitulasi surat keluar 3. Rekapitulasi surat internal 4. Rekapitulasi surat eksternal B. Keuangan C. Inventarisasi BAB VI: HAMBATAN-HAMBATAN A. Faktor yang menghambat B. Program yang belum terselesaikan BAB VIII: KESIMPULAN BAB IX: REKOMENDASI BAB X: PENUTUP B. Mekanisme & Susunan Acara Sidang LPJ Alur persidangan penyampaian LPJ adalah sebagai berikut: Pemilihan Pimpinan Sidang: Forum menentukan pimpinan sidang untuk memimpin alur kegiatan laporan pertanggungjawaban. Pembacaan Tata Tertib: Pimpinan sidang membacakan tata tertib laporan pertanggungjawaban. Penyampaian Laporan: Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh badan, departemen, dan pengurus inti. Urutan Penyampaian (Bottom-Up): Dimulai dari struktur paling bawah, dengan urutan: Badan / Lembaga Departemen Bendahara Sekretaris Ketua Pimpinan (Terakhir) Tanya Jawab & Penilaian: Sesi tanya-jawab oleh forum. Peserta menyepakati status LPJ: Diterima sepenuhnya. Diterima dengan syarat (perbaikan). Tidak diterima (Ditolak). Pandangan Umum: Peserta berhak memberikan pandangan umum terhadap semua pemaparan LPJ, baik secara keseluruhan maupun spesifik pada program kerja tertentu. Konsideran: Pembacaan konsideran (keputusan pengesahan) oleh pimpinan sidang.