Tupoksi Pengurus

Tupoksi Pimpinan Anak Cabang (PAC)

1. Kedudukan & Wilayah Kerja Wilayah Kerja: Pimpinan Anak Cabang (PAC) dibentuk di setiap wilayah kecamatan (Sesuai Pasal 8 Ayat 1). Kedudukan PAC: Menjadi pelaksana amanat hasil Konferensi Anak Cabang (Konferancab). Memimpin dan mengoordinasikan Pimpinan Ranting (PR) dan Pimpinan Komisariat (PK) di daerah kerjanya. Bertanggung jawab terhadap dan atas nama organisasi secara lokal kepada Konferensi Anak Cabang. 2. Wewenang, Tugas Pokok, dan Fungsi (Pasal 6 PO) Rincian tugas, wewenang, dan kewajiban PAC meliputi: Kepemimpinan: Memimpin dan mengkoordinir seluruh PR dan PK di wilayah kecamatannya. Rekomendasi Pengesahan: Menerbitkan Surat Rekomendasi Pengesahan kepengurusan PR/PK (setelah mempelajari komposisi personalia kepengurusan lengkap). Pengusulan Pendirian: Mengusulkan berdirinya PR dan PK baru kepada Pimpinan Cabang (PC). Pengusulan Pembekuan: Berwenang mengusulkan pembekuan PR/PK yang tidak mematuhi peraturan organisasi yang berlaku. Koordinasi: Wajib menghadiri undangan dari PC IPNU, MWC NU setempat, serta PR dan PK di wilayah kerjanya. Koordinator Kawasan: Dapat membentuk koordinator kawasan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sosialisasi: Menyampaikan/mensosialisasikan aturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh PP (Pusat), PW (Wilayah), maupun PC (Cabang) ke tingkat lokal. Pelaporan: Memberikan laporan periodik (tahunan) mengenai kegiatan dan perkembangan organisasi kepada PC IPNU dan MWC NU (dengan tembusan ke PR dan PK).

Tupoksi Pimpinan Ranting/Komisariat (PK & PR)

Pimpinan Komisariat (PK) Pimpinan Komisariat (PK) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: Pelaksana Amanat: Melaksanakan hasil keputusan Rapat Anggota di tingkat komisariat. Koordinasi: Memimpin dan mengoordinir seluruh anggota di wilayah kerjanya. Kehadiran Undangan: PK Sekolah/Madrasah/Pesantren: Wajib menghadiri undangan dari PC dan PAC. PK Perguruan Tinggi (PT): Wajib menghadiri undangan dari PC dan PW. Laporan Periodik (Setengah Tahunan): PK Sekolah/Pesantren: Melapor ke PC dan Pimpinan Lembaga Pendidikan (Tembusan ke PAC). PK PT: Melapor ke PC (Tembusan ke PW). Tanggung Jawab: Bertanggung jawab atas organisasi secara internal maupun eksternal kepada Rapat Anggota. Sosialisasi Kebijakan: Menyampaikan aturan/kebijakan dari pimpinan pusat (PP) hingga cabang (PC) kepada seluruh anggota. Pimpinan Ranting (PR) Pimpinan Ranting (PR) di tingkat Desa/Kelurahan memiliki tugas sebagai berikut: Pelaksana Amanat: Melaksanakan keputusan hasil Konferensi Ranting (atau Rapat Anggota). Koordinasi: Memimpin dan mengoordinir seluruh anggota di wilayah desanya. Kehadiran Undangan: Wajib menghadiri undangan dari PC IPNU, PAC IPNU, dan PRNU (Nahdlatul Ulama) setempat yang dianggap penting. Laporan Periodik (Setengah Tahunan): Memberikan laporan perkembangan organisasi kepada PC IPNU dan PRNU setempat (Tembusan ke PAC). Tanggung Jawab: Bertanggung jawab atas nama organisasi secara lokal (internal & eksternal) kepada Rapat Anggota. Sosialisasi Kebijakan: Mensosialisasikan aturan dari pimpinan atas (PP, PW, PC, dan PAC) kepada seluruh anggota di tingkat ranting.

📋 Tugas Kerja BPH

1. Ketua

Status dan Kedudukan: Mandataris Konferensi. Pengurus Harian di wilayah kerjanya. Pemegang Kebijakan Umum di wilayah kerjanya. Hak dan Wewenang: Menentukan kebijakan organisasi yang bersifat umum. Meminta pertanggungjawaban pengurus dan mengatasnamakan organisasi. Memberhentikan, mengganti, atau mengangkat personil melalui rapat harian. Mendisposisi pengeluaran rutin bersama bendahara/wakil bendahara. Menandatangani surat-surat umum. Memberi mandat kepada wakil ketua/pengurus harian melalui rapat pleno jika berhalangan tidak tetap. Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab: Memimpin dan mengendalikan organisasi secara umum serta mengkoordinir pelaksanaan program. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta program secara berkala. Melakukan langkah proaktif dalam pengembangan organisasi. Bertanggung jawab terhadap kelancaran organisasi secara regional. Bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan umum kepada konferensi.

2. Wakil-Wakil Ketua

Fungsi Umum: Membantu ketua dalam melaksanakan kebijakan atau program sesuai bidang yang ditetapkan dan membawahi departemen terkait. Ketentuan Jumlah & Bidang Wajib: Tingkatan Jumlah Personil Bidang Wajib PAC 5 s.d. 7 Orang Organisasi, Kaderisasi, Jaringan Sekolah & Pesantren, Dakwah, dan Olahraga Seni & Budaya. PR / PK 3 s.d. 5 Orang Organisasi, Kaderisasi, dan Dakwah. 3. Sekretaris Status dan Kedudukan: Pengurus harian di wilayah kerjanya. Pemegang kebijakan umum sekretariat di wilayah kerjanya. Hak dan Wewenang: Menentukan manajemen sekretariat dan merumuskan kebijakan umum administrasi. Bersama Ketua merumuskan garis-garis besar kebijakan umum. Membantu Ketua dalam proses *reshuffle* personalia kepengurusan. Melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Ketua. Menandatangani surat-surat umum bersama Ketua. Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab: Memimpin dan mengelola urusan rumah tangga sekretariat. Mendampingi dan bekerjasama secara aktif dengan Ketua. Mengkoordinasikan dan menertibkan sistem administrasi serta fungsi kerumahtanggaan kantor. Menggali, mengolah, dan menyajikan data serta informasi organisasi. Mengevaluasi semua kegiatan secara berkala bersama Ketua. Bertanggung jawab secara struktural kepada Ketua.

4. Wakil-Wakil Sekretaris

Fungsi Utama: Membantu Sekretaris melaksanakan kebijakan/program organisasi. Bersama Ketua Bidang menjadi pelaksana kebijakan khusus serta membawahi departemen terkait. Ketentuan Komposisi & Jumlah: Komposisi: Wajib memiliki wakil sekretaris yang sejajar/sesuai dengan bidang masing-masing Wakil Ketua (contoh: Wakasek Bidang Organisasi, Kaderisasi, dll). Jumlah: Sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang (menyesuaikan tingkat kepengurusan).

5. Bendahara

Status dan Kedudukan: Pengurus harian di wilayah kerjanya. Pemegang kebijakan umum keuangan di wilayah kerjanya. Hak dan Wewenang: Menentukan kebijakan umum dan sistem pengelolaan keuangan. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan bersama Ketua. Melakukan audit internal keuangan. Menandatangani surat-surat berharga dan laporan keuangan bersama Ketua. Meminta laporan keuangan dari Wakil Bendahara dan Panitia Pelaksana. Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab: Menggali sumber dana yang halal dan tidak mengikat (atas persetujuan Ketua). Mengembangkan dan mendayagunakan aset organisasi. Mengatur dan mengendalikan sirkulasi keuangan. Melaporkan neraca keuangan secara berkala kepada Rapat Pleno. Bertanggung jawab secara struktural kepada Ketua.

6. Wakil-Wakil Bendahara
Status: Pengurus harian, pelaksana kebijakan khusus keuangan. Ketentuan & Tugas: Jumlah: Diperkenankan memiliki lebih dari satu wakil bendahara sesuai kebutuhan organisasi. Tugas Utama: Membantu bendahara dalam pengelolaan keuangan dan melaksanakan tugas khusus kebendaharaan. Tanggung Jawab: Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua.

7. Departemen, Lembaga, dan Badan

Status: Pengurus Pleno, pelaksana program khusus di wilayah kerjanya. Ketentuan Pembentukan: Wajib ada dalam setiap kepengurusan. Boleh ditambah sesuai dengan kebutuhan lokal daerah masing-masing. Tugas & Tanggung Jawab: Melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Melaporkan pelaksanaan program kepada Rapat Pleno. Bertanggung jawab kepada Ketua yang membawahi bidang tersebut (Wakil Ketua terkait).